Sistem seleksi/perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya diatur dalam Standart Operating Procedure (SOP) Rekrutmen Dosen dan Pegawai (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/64), sedangkan untuk sistem pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam SOP Peningkatan Kompetensi (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/63). Dalam rangka memberikan pelayanan akademik yang lebih baik, maka prodi Sistem Informasi mempersiapkan tenaga yang handal, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam sebuah sistem pengembangan sumber daya manusia yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional pada tiap-tiap jurusan, baik latar belakang pendidikan maupun produktivitasnya.

Tahap pengadaan pegawai sebagaimana diatur dalam SOP Rekrutmen Dosen dan Pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai berikut:

1. Warek II menerima pengajuan perencanaan pemenuhan pegawai di UINSA Surabaya berdasarkan atas kebutuhan, analisa jabatan, dan beban kerja Fakultas dan Kantor Pusat
2. Bagian Kepegawaian mengidentifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan telaah Fakultas/Unit Kerja
3. Setelah dilakukan identifikasi, selanjutnya Bagian Kepegawaian mengajukan draft usulan pemenuhan pegawai ke Rektor
4. Setelah disetujui Rektor, Kepala Biro AUPK melakukan usulan ke Kementerian Agama RI untuk pemenuhan kebutuhan PNS
5. Atau Kepala Biro AUPK menerima drop karyawan, beserta SK Mutasi dari Kementerian Agama RI dan data-data karyawan (Daftar Riwayat Hidup, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Copy Ijazah, Copy Sertifikat Pelatihan, Copy SP Kenaikan Pangkat, Copy SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, SK CPNS, SPMT/SPMJ, TASPEN/KARIS/KARSU) dari Kementerian Agama RI

1. Berdasarkan identifikasi kebutuhan pegawai di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berdasar pada kebutuhan unit, Kabag Kepegawaian mengajukan pengadaan tenaga kontrak ke Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Setelah kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya menyetujui, KabagOrganisasi, Kepegawaian dan Hukum mengajukan permohonan pengisian tenaga kontrak kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Setelah Rektor menyetujui, tim rekrutmen mengadakan seleksi tenaga kontrak
4. Tim rekrutmen membaca dan meneliti surat lamaran yang masuk dan memberi rekomendasi sesuai kebutuhan
5. Tim rekrutmen memanggil pelamar yang sesuai persyaratan sebelum pelaksanaan tes melalui surat panggilan dan mengadakan tes masuk yang terdiri atas tes tulis, wawancara, praktek (baca Alquran), kesehatan
6. Penentu lolos seleksi calon tenaga kontrak adalah tim rekrutmen
7. Apabila diterima pelamar/calon tenaga kontrak mendapat surat panggilan dan hasil tes
8. Peserta yang diterima sebagai tenaga kontrak menjalani orientasi kerja dan masa uji coba selama 3 (tiga) bulan
9. Apabila selama masa uji coba oleh pihak UIN Sunan Ampel Surabaya dinilai memenuhi syarat, maka akan dilakukan perjanjian kontrak kerja, dan akan ditempatkan secara definitif dengan surat keputusan dan surat tugasRektor sesuai dengan perjanjian kontrak
10. Perjanjian kontrak ditandatangani tenaga kontrak dan Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya diketahui Rektor

Prodi Sistem Informasi secara khusus dan UIN Sunan Ampel Surabaya secara umum, dalam merealisasikan rencana strategisnya terlebih dahulu melakukan proses analisis, identifikasi kebutuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan di prodi Sistem Informasi. Proses analisis dan identifikasi sebagaimana dimaksud merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pekerjaan atau tugas tertentu (job analysis) dan analisis terhadap kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu (job spesification) (No Dokumen UINSA-QA/PM/02/64).

Seleksi/perekrutan dosen (tenaga pendidik) dilakukan dengan mempertimbangkan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa dan perubahan tingkat beban kerja per dosen. Seleksi dalam perekrutan Dosen dilakukan dengan mengacu pada Standart Operating Procedure (SOP) rekrutmen di UIN Sunan Ampel. Penjabaran mengenai dasar seleksi/rekrutmen, proses rekrutmen dan hal lain yang terkait tertuang dalam Standart Operating Procedure (SOP) Rekrutmen Dosen (No Dokumen UINSA-QA/PM/02/64) tersebut.

Pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia yang telah diseleksi/direkrut merupakan bagian dari proses manajemen agar sumber daya manusia yang bersangkutan dapat menjalankan tugastugas yang dibebankan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas tindak lanjut dari hasil seleksi/rekrutmen. Penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor (sesuai PerKa BKN No 9 Tahun 2012).

Tugas lanjutan dari Satuan tugas pelaksana teknis menempatkan calon pegawai negeri sipil untuk formasi dosen di unit kerja masingmasing, salah satunya pada Program Studi Sarjana Sistem Informasi. Penempatan tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keputusan tentang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani Rektor. Dengan tembusan salah satunya ke Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel. Dari kedua surat tersebut, kemudian Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel menerbitkan surat tugas penempatan sebagai tenaga pengajar, tenaga administrasi maupun laboran yang disesuaikan kebutuhan Program Studi Sarjana Sistem Informasi.

Ketentuan pengembangan sumber daya manusia unsur dosen dilakukan dalam dua aspek, aspek administrasi kepegawaian dan profesional.

Untuk aspek administrasi kepegawaian dilakukan tahapan:

1. mengembangkan dan membina tentang tata kelola administrasi akademik Perguruan Tinggi,
2. mempromosikan ruang golongan dan jabatan fungsional,
3. menetapkan sebagai tenaga edukatif guna mendapatkan mata kuliah keahlian melalui senat Fakultas Sains dan Teknologi

Adapun dalam aspek profesionalitas dosen, dilakukan proses
pengembangan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dosen untuk menjadi pendidik profesional.
   1. Diklat prajabatan bagi CPNS untuk syarat pengangkatan menjadi PNS yang diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya (2015)
   2. Keikutsertaan Dosen Prodi Sistem informasi dalam course design untuk mendapatkan Jabatan Fungsional Asisten Ahli (2015)
   3. Keikutsertaan Dosen Prodi sistem Informasi dalam program sertifikasi dosen di lingkungan Kemenag tahun (2016 – 2017 – 2018).
2. Tergabung dalam Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO) Dan APTIKOM.
3. Memfasilitasi studi lanjut dan persiapan pendukungnya. Ini disesuaikan kebutuhan keilmuan progam studi Sistem Informasi baik di Perguruan Tinggi dalam maupun luar Negeri. Kegiatan tersebut antara lain :
   1. Pemberian ijin untuk studi lanjut untuk 4 orang dosen sistem informasi (2 Luar negeri dan 2 dalam negeri).
   2. Sosialisasi beasiswa pendidikan dari kedutaan perancis di Indonesia (30-08-2016).
   3. Pemberiaan kesempatan kursus bahasa untuk persiapan kuliah di luar negeri (2015 & 2018).
   4. Pemberiaan kesempatan persiapan kuliah di luar negeri (2018).
4. Memfasilitasi dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penyediaan anggaran sesuai RKA-KL Program Studi Sarjana Sistem Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi serta penyediaan anggaran dari pihak lain.
5. Melibatkan dosen dalam kegiatan workshop, pelatihan dan seminar-seminar yang diadakan di dalam maupun di luar universitas. Kegiatan tersebut antara lain :
   1. Workshop Review Kurikulum KKNI Sistem Informasi (S1) dengan ketua AISINDO (2015) dan Pakar dari Prodi Sistem Informasi Kampus Lain (2018)
   2. Workshop Design Database di Oracle Academy (2015)
   3. Workshop Java Programming di Oracle Academy (2015)
   4. Workshop Penulisan Ilmiah (2018)
   5. Training Persiapan Sertifikasi Profesi (CISA, BNSP, ITIL)
   6. Workshop Natural Language Processing / NLP (2018)
   7. Ikut serta sebagai penulis / peserta dalam seminar nasional.
   8. Ikut serta sebagai penulis / peserta dalam seminar international
      • Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2016
      • Built Environment, Science and Technology International Conference 2018 (BEST ICON 2018)
      • the second annual conference in the general area of Quran-Hadith that related to information technology and media (ICONQUHAS 2018)
   9. Ikut dalam Kegiatan penelitian yang di adakan oleh Balitbang Propinsi Jawa Timur.

Usaha untuk retensi sumber daya manusia pada dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada aturan-aturan berikut:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
5. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah RI No. 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1153/KMK.05/2015 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ketua Program Studi Sarjana Sistem Informasi memiliki tanggung jawab ke Rektor, selaku pimpinan tertinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan dan menegakkan disiplin pegawai yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya. Sedangkan, Kewajiban pegawai yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur dalam Kode Etik Dosen UIN Sunan Ampel (SK Rektor UIN Sunan Ampel No 283 tahun 2017) dan Standart Operating Procedure (SOP) pengelolaan Pegawai (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/62). Disiplin Pegawai dinilai sebagai upaya kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin yang berlaku untuk semua pegawai di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sesuai statuta UIN Sunan Ampel, Program Studi Sarjana Sistem Informasi dalam menyelenggarakan retensi bagi dosen (tenaga pendidik) melalui tahapan: Pertama, pemenuhan kewajiban dan hak, dan Kedua, pengembangan dan asistensi.

Pada tahapan pertama, meliputi:

1. Membuat SAP (Satuan Acara Perkuliahan) sebelum melaksanakan tugas,
2. Mengisi jurnal bagi dosen pengampu mata kuliah baik melalui SIAKAD maupun secara manual.
3. Mengisi daftar hadir baik secara online (SIAKAD) maupun secara offline,
4. Mengetahui dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing,
5. Sanggup bekerjasama dan selalu melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas,
6. Bersikap adil, jujur, displin, berakhlak mulia, dan amanah,
7. Bersemangat dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas,
8. Mengutamakan kepentingan universitas daripada kepentingan pribadi maupun keluarga.

Unsur-unsur di atas merupakan pemenuhan kewajian yang harus dilakukan dosen Program Studi Sarjana Sistem Informasi. Sedangkan pemenuhan hak dosen yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel diantaranya:

1. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas-tugas akademik di lingkungan institutusi.
2. Mendapatkan jaminan kesejahteraan berdasarkan jabatan akademik yang tercantum dalam SK Kementerian Agama yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel.
3. Mengembangkan kebebasan akademik dan tri dharma PT secara bertanggung jawab dan bermartabat.
4. Memperoleh layanan administrasi kepegawaian dari universitas.
5. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma PT di universitas.

Pada tahap kedua, pengembangan dan asistensi. Sasaran program ini adalah dosen baru (calon dosen) yang membutuhkan pengalaman pendidikan dan pengajaran di prodi dan rumpun ilmu yang di bidangnya. Mekanisme yang dilakukan oleh prodi Sistem Informasi adalah memberikan mata kuliah non kompetensi utama dengan dibimbing dosen senior. Dengan progress report selama satu semester serta hasil evaluasi program studi, dosen yang bersangkutan dinaikkan untuk memilih persiapan mata kuliah keahlian yang akan diampunya. Setelah melakukan pembelajaran dan tetap dievaluasi selama 3 semester, dosen yang bersangkutan diusulkan untuk mengajukan mata kuliah keahlian ke Dekan. Di sisi lain selama masa cados dan pasca cados selama 3 tahun, dosen yang bersangkutan diikutkan program pengembangan pembelajaran, pengabdian dan penelitian dalam level program studi, fakultas, universitas dan bahkan menjadi delegasi ke universitas lain sebagai bentuk wujud retensi.

Pedoman Pemberhentian dosen di Program Studi Sarjana Sistem Informasi dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian UIN Sunan Ampel Surabaya yang merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Proses pemberhentian Dosen, dilaksanakan oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk dilanjutkan ke bagian tata usaha fakultas Sains dan Teknologi setelah mendapatkan rekam DP3/SKP dan atau kondite dosen yang bersangkutan. Data tersebut ditindaklanjuti kepada bagian kepegawaian dan Biro Administrasi umum dan Kepegawaian UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya diserahkan BKN dan Kementerian Agama di Jakarta untuk diproses sebagaimana mestinya.

(Bukan Dosen)

Seleksi tenaga kependidikan di seluruh lingkungan UIN Sunan Ampel terbagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu jalur perekrutan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melalui rekrutmen pegawai tetap non PNS atau Badan Layanan Umum (BLU).

1. Sistem Seleksi tenaga kependidikan formasi PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tertentu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan (SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012). Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia pada jalur ini dilakukan secara terpusat di Biro Administrasi Umum. Biro ini mendapatkan usulan dari masing-masing lembaga di UIN Sunan Ampel Surabaya tentang kebutuhan pegawai dan dosen, untuk kemudian diajukan ke Departemen Agama. Alur Penerimaan sama dengan Gambar 4.2
2. Seleksi/rekrutmen tenaga kependidikan (BLU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya didasarkan atas pertimbangan kompetensi, kebutuhan, dan Kemampuan ketersediaan anggaran.

Untuk tenaga kependidikan, berdasarkan Perka BKN No. 9 tahun 2012, maka sumber daya manusia yang telah direkrut akan diberikan tugas-tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan didasarkan pada tindak lanjut dari hasil seleksi. Penempatan tenaga kependidikan ditetapkan dengan keputusan Rektor yang menempatkan pegawai tersebut pada unit kerja masing-masing, salah satunya adalah pada prodi Sistem Informasi,

Tujuan peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan adalah untuk:

1. Menciptakan dan membangun kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas kelembagaan.
2. Mengembangkan keahlian pegawai sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif.
3. Mengembangkan pengetahuan pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara rasional.
4. Mengembangkan sikap pegawai sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan etika.
5. Meningkatkan peran serta pegawai dalam proses pengembangan lembaga.
6. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang pernah dilakukan dalam rangka pengembangan profesionalisme dan kualitas tenaga kependidikan diantaranya :

1. Keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kursus bahasa Inggris di IALF Surabaya (2015).
2. Pembinaan pegawai dan pengembangan SDM,
3. Training penggunaan alat untuk laboran di laboratarium integrasi UIN Sunan Ampel (2016).
4. Workshop Evalusasi Pelayanan Tendik oleh Lembaga Pengendali Mutu UIN Sunan Ampel.
5. Studi banding pelayanan akademik dengan perguruan tinggi lain (UIN Jakarta, IPB dan UNDIP)

Usaha untuk retensi sumber daya manusia pada dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada aturan-aturan berikut:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
   Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
   Tinggi
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
   Kepegawaian
5. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
   telah diubah dengan peraturan pemerintah RI No. 74 Tahun
   2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 23
   Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
   Umum
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang
   Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
   Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
   Surabaya
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2015 tentang Statuta
   Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
9. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1153/KMK.05/2015
   tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan
   Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam
   Negeri Sunan Ampel
10. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2016 tentang
    Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2015
    tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ketua Program Studi Sarjana Sistem Informasi memiliki tanggung jawab ke Rektor, selaku pimpinan tertinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam memikul kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan dan menegakkan disiplin pegawai yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya. Sedangkan, Kewajiban pegawai yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sunan Ampel (SK Rektor UIN Sunan Ampel No 377 tahun 2017) dan Standart Operating Procedure (SOP) pengelolaan Pegawai (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/62). Disiplin Pegawai dinilai sebagai upaya kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin yang berlaku untuk semua pegawai di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sesuai statuta UIN Sunan Ampel, Program Studi Sarjana Sistem Informasi dalam menyelenggarakan retensi bagi tenaga kependidikan (Tendik) melalui tahapan: Pertama, pemenuhan kewajiban dan hak, dan Kedua, pengembangan dan asistensi.

Pada tahapan pertama, meliputi:

1. Melakukan absen hadir dan absen pulang (finger print) Secara tepat waktu,
2. Mengetahui dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing,
3. Sanggup bekerjasama dan selalu melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas,
4. Bersikap adil, jujur, displin, berakhlak mulia, dan amanah,
5. Bersemangat dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas,
6. Mengutamakan kepentingan universitas daripada kepentingan pribadi maupun keluarga.
7. Membuat Laporan Kinerja Harian (LKH) Setelah selesai melaksanakan tugas.

Unsur-unsur di atas merupakan pemenuhan kewajian yang harus dilakukan Tenaga kependidikan Program Studi Sarjana Sistem Informasi. Sedangkan pemenuhan hak Tenaga kependidikan yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel diantaranya:

1. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugastugas akademik di lingkungan institutusi.
2. Mendapatkan jaminan kesejahteraan berdasarkan jabatan akademik yang tercantum dalam SK Kementerian Agama yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel.
3. Memperoleh layanan administrasi kepegawaian dari universitas.

Pemberlakukan dan pemberhentian Tenaga kependidikan dan dosen dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian UIN Sunan Ampel Surabaya yang merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Proses pemberhentian Tenaga Kependidikan, dilaksanakan oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk dilanjutkan ke bagian tata usaha fakultas Sains dan Teknologi setelah mendapatkan rekam DP3/SKP dan atau kondite tenaga kependidikan yang bersangkutan. Data tersebut ditindaklanjuti kepada bagian kepegawaian dan Biro Administrasi umum dan Kepegawaian UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya diserahkan BKN dan Kementerian Agama di Jakarta untuk diproses sebagaimana mestinya.

Monitoring dan evaluasi kinerja baik dosen ataupun tenaga pendidik
merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan Program Studi Sarjana
Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel. Sistem
monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan mengacu
pada pedoman sistem monitoring yang sudah berjalan di lingkungan UIN
Sunan Ampel Surabaya. Pedoman tersebut merujuk pada peraturan berikut:

1. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1153/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama
5. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya 2015
6. Pedoman penghitungan dan beban kerja dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Tahun 2014 – EBKD 2018 – 2019.
7. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
8. Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/I/PP.00.9/SK/13.A/P/2016 tentang Teknis Pelaksanaan Pembayaran, Penambahan, dan Pengurangan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Monitoring dan evaluasi kinerja baik dosen ataupun tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel. Pedoman dalam monitoring dan evaluasi kinerja adalah SOP Pengelolaan Pegawai (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/62). Khusus untuk kinerja dosen terdapat tambahan evaluasi yang mengacu pada SOP Kinerja Dosen (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/57). SOP ini disusun pada tingkat universitas yang diterapkan pada masing-masing program studi. Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi bertanggung jawab untuk:
   1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kode etik profesionalisme dosen
   2. Menilai kinerja dosen sesuai dengan Form SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional)
2. Wakil Dekan I bertanggung jawab untuk:
   1. Mengevaluasi kinerja akademik dosen
   2. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang peningkatan kinerja dosen.
3. Ketua Jurusan bertanggung jawab untuk:
   1. Memonitor kinerja akademik dosen
   2. Memfasilitasi pelatihan–pelatihan untuk menunjang peningkatan kinerja dosen
   3. Mengesahkan BKD
   4. Menyusun dan menyebarkan angket untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja akademik dosen.
4. Ketua Program Studi bertanggung jawab:
   1. Merancang dan mengembangkan kurikulum prodi
   2. Mengkoordinasikan pembuatan SAP dan silabus pengajaran
   3. Merancang Jadwal kuliah dan praktikum
   4. Berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja prodi sebagai pedoman kerja.

Berdasar Prosedur Operasional Standar dalam Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Sains dan Teknologi (No. Dokumen UINSA-QA/PM/02/57), evaluasi kinerja dosen pada Program Studi Sarjana Sistem Informasi dilakukan dengan 3 perangkat yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Laporan Kinerja Beban Dosen (BKD/E-BKD), serta angket pembelajaran.

1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan SKP

Sejak tahun 2014, berdasar Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011, dosen sebagai PNS diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya dalam bentuk SKP yang merangkum segala kegiatan dosen yang bersangkutan dalam kerangka kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penilaian prestasi kerja PNS Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 itu dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Adapun unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sasaran kerja pegawai (SKP) yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seseorang PNS dan perilaku kerja atau tingkah laku, sikap/tindakan yang dilakukan PNS. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja di mana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.

Dalam Contoh SKP di gambar 4.25(a) dan 4.26(b), dosen melaporkan segala kegiatan/kinerja di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun, seperti melaksanakan tugas perkuliahan selama semester gasal dan genap, membimbing seminar proposal dan skripsi mahasiswa, menjadi penasehat akademik, menjadi narasumber workshop pembelajaran, menghasilkan karya penelitian dan penulis dalam jurnal terakreditasi. Seluruh dosen memberikan arsip hardcopy kepada prodi sehingga seluruh data bisa terdokumentasi dengan baik.

2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan BKD

Kinerja dosen juga dimonitor melalui sistem Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang dilaporkan pada tiap semesternya sebagai bentuk tanggung jawab dosen yang sudah tersertifikasi. Pada laporan BKD, dosen melaporkan semua kewajibannya baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat maupun kegiatan penunjang lainnya. Pelaporan BKD dilakukan melalui portal UINSA Integrated Information System pada menu aplikasi E-kinerja (Gambar 4.27) yang terkait dengan sistem remunerasi di lingkungan UIN Sunan Ampel. Dalam proses penilaian BKD ini, dosen dievaluasi oleh 2 asesor yang akan menilai laporan yang telah ditulis. Contoh gambaran aplikasi laporan BKD beserta kesimpulannya adalah sebagai berikut:

3. Evaluasi Kinerja Berdasar Angket Pembelajaran

Dalam memonitor kinerja dosen, mahasiswa juga memegang peranan yang penting. Selama proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa diminta untuk mencatat kehadiran dosen, kelengkapan materi dan media, serta memberikan kesan-kesan serta saran mereka untuk dosen yang bersangkutan sebagai bahan perbaikan di semester yang akan datang. Pada proses ini, prodi memberikan instrumen evaluasi kepada mahasiswa dalam bentuk kuesioner. Proses ini dilakukan setelah perkuliahan dalam satu semester berakhir sebelum nilai mahasiswa keluar, sehingga penilaian dapat dilakukan lebih objektif. Proses evaluasi dilakukan secara online pada satu waktu yang dipantau oleh pimpinan fakultas dan program studi

Sebelum tahun 2018, Angket ini berupa angket kertas disebarkan kepada mahasiswa untuk mengevaluasi pembelajaran dosen. Setelah tahun 2018, angket menggunakan aplikasi web seperti pada gambar 4.28 dengan alamat http://penilaian.uinsby.ac.id/ (masuk dalam portal http://ctrl.uinsby.ac.id/). Mahasiwa menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban yang sudah dipersiapkan (Gambar 4.29) dan Hasil penilaian mahasiswa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti Gambar 4.30.

Disamping itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi melalui visitasi kelas pada saat pembelajaran dosen. Setiap dosen akan dilakukan visitasi kelas sebanyak 1 kali dalam 1 semester oleh 1 orang pimpinan. Pada visitasi ini terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang akan diisi oleh pimpinan fakultas, jurusan, atau program studi yang bertugas dalam visitasi kelas. Proses visitasi dilakukan sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan dosen agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan optimal.

Dalam meningkatkan kinerja dosen, Fakultas Sains dan Teknologi memberikan penghargaan kepada dosen yang memiliki hasil kinerja yang terbaik pada masing-masing program studi termasuk Program Studi Sarjana Sistem Informasi pada setiap semester. Hasil kinerja dinilai berdasarkan ketiga perangkat yang dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya apresiasi ini diharapkan dosen termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Sedangkan dosen yang memiliki catatan kurang baik dalam monitoring dan evaluasi akan ditegur oleh ketua program studi secara personal.

Tenaga Kependidikan juga diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya melalui presensi, pelaporan SKP serta pemantauan kegiatan sehari-hari (Laporan Kinerja Harian / LKH) oleh atasan langsung melalui UINSA Integrated Information System pada menu E-kinerja. Presensi kehadiran di kampus menggunakan fingerprint (Gambar 4.33) yang dapat dipantau melalui UINSA Integrated Information System menu SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian).

Laporan Kinerja Harian (LKH) dilakukan secara Harian. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung tenaga kependidikan dan divalidasi langsung secara harian juga (Gambar 4.34).

Tenaga kependidikan sebagai PNS juga diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya dalam bentuk SKP yang merangkum segala kegiatan tenaga kependidikan yang bersangkutan dalam kerangka kewajiban sesuai tugasnya. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dimana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.

Pengarsipan SKP seluruh PNS di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dilakukan di bagian kepegawaian secara konsisten sedangkan prodi hanya mengarsip SKP tenaga kependidikan yang terkait dengan prodi secara konsisten selama tahun 2014-2018. Apabila tidak mengumpulkan SKP maka tenaga kependidikan akan mendapatkan tindak lanjut secara bertahap berupa peringatan awal sampai dengan sanksi utama yaitu penundaan tunjangan kinerja. Hasil evaluasi dokumen SKP menunjukkan sampai saat ini belum ada tenaga kependidikan Program Studi Sarjana Sistem Informasi yang mendapatkan sanksi utama, sehingga ke depan Prodi akan terus mengkomunikasikan perihal kewajiban mengumpulkan SKP secara tepat waktu untuk mempertahankan prestasi kedisiplinan yang diraih tenaga kependidikan Prodi Sistem Informasi.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini, yakni:

1. Mengikuti kegiatan Short Course Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan.Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Canberra diselenggarakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2015.
2. Mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Akademik (SIAKAD).Perangkat pada Sistem Informasi yang digunakan pada lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya untuk manajemen administrasi akademik dan kemahasiswaan adalah SIAKAD (Sistem Informasi Akademik). Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kependidikan prodi Arsitektur dalam pengelolaan manajemen SIAKAD. Pelatihan ini pada akhirnya bertujuan dalam rangka peningkatan pelayanan akademik terhadap dosen dan mahasiswa prodi.
3. Pelatihan Instrumentasi bagi Laboran.Kegiatan dilaksanakan di laboratorium Integrasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pelatihan ini bertujuan untuk menambah keahlian (skill) laboran dalam menggunakan alat-alat laboratorium untuk kegiatan praktikum serta penelitan mahasiswa maupun dosen.
4. Diklat Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2017 di Kaliandra, Pasuruan. Peran SOP dalam layanan akademik akan meningkatkan pelaksanaan sesuai mutu dari waktu ke waktu. SOP sebagai alat untuk menyamakan persepsi antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu rangkaian kegiatan. SOP dapat berfungsi sebagai media pengendalian dan pemantauan mutu kinerja sehingga diklat ini dimaksudkan agar SOP lebih optimal.
5. Diklat Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 21 s/d 23 Desember 2017 di Kaliandra, Pasuruan. Pengelolaan keuangan pada satuan kerja BLU berbeda dengan non BLU, sehingga diklat ini diperlukan. Materi diklat antara lain, penatausahaan kas BLU, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban pengelolaan uang dan pengendalian internal.
6. Kursus Bahasa Inggris.Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Lembaga Bahasa yaitu, IALF (Indonesia Australia Language Foundation) yang beralamat di Jalan Sumatera 49 Surabaya. Kursus berlangsung selama dua bulan tepatnya pada tanggal 28 Juli s/d 1 Oktober 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berahasa Inggris (Conversation) pada tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa asing atau kegiatan yang memerlukan kemampuan berbahasa Inggris.
7. Studi Banding.Kegiatan studi banding dilakukan ke Universitas Diponegoro. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melihat secara langsung pelayanan akademik pada Universitas negeri yang telah lama berdiri dan dianggap memiliki pengalaman lebih. Sehingga dapat menambah wawasan dan memperbaiki kekurangan yang ada.
8. Pendidikan dan Pelatihan Membangun Karakter Pelayanan Publik (Capacity Building).Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 09 s/d 11 November 2018. Pelatihan ini diperuntukkan bagi tenaga kependidikan bagi Pejabat Eselon IV bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya melalui pola kemitraan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

1. Memberi fasilitas dalam bekerja seperti komputer agar dapat meningkatkan kemampuan microsoft office dan pengelolaan administrasi.
2. Memberi fasilitas jaringan wifi agar mudah mempereloeh informasi yang dibutuhkan dan mempercepat proses administrasi berbasis surat elektronik.

1. Memberi fasilitas untuk kenaikan pangkat struktur reguler dengan pengelolaan sistem administrasi yang baik dan penyediaan informasi atau bahan uji kenaikan pangkat. Hal ini dimaksudkan agar pemberkasan dapat rapi dan terdokumentasi sehingga sangat membantu mempercepat proses kenaikan pangkat. Dampak dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan tenaga kependidikan terhadap pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.
2. Memberi fasilitas dalam penyesuaian Ijasah bagi tenaga kependidikan yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).